Kominfo Diledek Hacker, DPR Akui Malu dan Minta Tanggung Jawab
Kelasteknisi.com - Komisi I DPR mengaku malu dengan momen memalukan saat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diolok-olok karena membocorkan data pribadi di forum gelap.
Hal itu disampaikan DPR di hadapan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat rapat kerja Komite I DPR dengan Kominfo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).
Awalnya, Komite I DPR RI, Pak Sukamta menyebut insiden kebocoran data kartu SIM 1,3 miliar dan menunjukkan sikap Kominfo dan berbagai pihak yang membantah asal muasal kasus tersebut, saling membocorkan dan saling menyalahkan.
“Yah, meskipun format [data yang dibocorkan oleh peretas] berbeda dari format yang dipegang dan disimpan oleh Kominfo, kami tidak berdebat hanya mengatakan bahwa saya tidak bersalah,” katanya dalam RDP. "Tetapi karena orang-orang ini wajib mendaftarkan kartu SIM dengan NIK, saya kira secara umum wajar jika pihak yang mengeluarkan perintah pendaftaran itu wajib memeliharanya, apalagi jika ada undang-undang PDP," katanya.
Kemudian, Sukamta menyebutkan bahwa peretas tampaknya mengolok-olok Kominfo baru-baru ini. Dia mengaku takut itu adalah ejekan.
"Nah ini saya enggak tahu siapa yang bertanggungjawab, bahkan hari ini hacker, penjual data, maksud saya sedikit menggoda Kementerian Komunikasi dan Informatika, jadi semua orang yang membaca khawatir, Pak, agak malu, kenapa lucu? .padanya. ,” kata politisi PKS itu.
Selain itu, Sukamta juga menyinggung rencana produksi data nasional Johnny. Dia mengatakan masalah kebocoran data bukan hanya masalah bisnis tetapi juga masalah keamanan nasional.
"Mohon hati-hati, Kominfo sudah menawarkan untuk membangun data center, data nasional, hibah atau pinjaman dari Perancis, dananya cukup besar dan saya dengar mungkin dari awal, menteri harus mengontrol proses pembangunan dari lelang, " dia menambahkan.
Sementara itu, Nurul Arifin, Anggota Komite I DPR, menyoroti kebocoran data yang terjadi setidaknya tiga kali pada Agustus 2022.
Sebagai informasi, dugaan kebocoran data PLN yang melibatkan 17 juta pelanggan terjadi pada 19 Agustus, disusul dugaan kebocoran data IndiHome pada 21 dan 1 Agustus lalu, 3 miliar data registrasi kartu SIM prabayar.
"Ini pertanyaan, kok kebobolan terus? Enggak mungkin kalau enggak ada orang dalam. Saya enggak tahu, apakah terkait dengan penyelenggara sistem elektronik yang SIM bocor itu kan bisa diidentifikasi dari mana," kata Nurul.
"Sayang sekali, menurut saya, di era Kominfo, data bocor tiga kali sebulan, dan itu jumlah yang sangat besar," canda politisi Partai Golkar itu.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Informasi dan Komunikasi, Johnny G. Plate belum mengeluarkan pernyataan.
Diketahui, Bjorka, pengguna forum bayangan BreachForums, memposting data registrasi 1,3 miliar kartu SIM WNI di forum bayangan. Kominfo, operator telepon seluler, hingga Dirjen Kependudukan dan Kedudukan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri semuanya membantah berada di balik kebocoran data tersebut.
Baru-baru ini, Kominfo mengirimkan pesan kepada para peretas untuk tidak melakukan serangan siber di Indonesia, termasuk mengenai data publik.
“Jika memungkinkan, jangan menyerang, orang ini akses ilegal. Setiap penyerangan dilakukan oleh orang-orang,” kata Dirjen Aplikasi Informasi (Dirjen Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan di kantornya, Jakarta, Senin (5 September).
Bjorka kemudian mengirimkan balasan kepada Kominfo dengan judul "Pesan saya kepada pemerintah Indonesia".
“Pesan saya kepada pemerintah Indonesia: Berhentilah menjadi orang bodoh ("My Message to Indonesian Goverment: Stop being an idiot, catatan editor),” katanya di BreachForums, pada Selasa (6 September).
Baca juga:
Kelas Teknisi
Hai! Saya Kelas Teknisi. Di Kelasteknisi.com, Saya menyalurkan hobi & berkarya. Saya seorang Electrical Engineering yang bergerak di bidang Sistem Tenaga Listrik dan Energi Terbarukan