Indonesia Larang Ekspor Listrik EBT ke Luar Negeri
Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menegaskan Indonesia tidak akan mengekspor listrik, terutama dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Pada pertemuan kedua Working Group on the Trade and Investment Industry (TIIWG) G20 di Surakarta, Jawa Tengah, Bapak Barril mengatakan, "Kita melarang ekspor listrik memakai EBT ke dunia, kita tidak berbicara satu negara (Singapura)" Rabu (6/7/2022).
Pada tahun 2025, setidaknya 24 persen listrik Indonesia diharapkan menggunakan EBT. Namun kenyataannya, Indonesia belum siap karena masih kekurangan bahan baku. Karena itu, pemerintah akan melarang ekspor listrik dengan EBT.
"Kita ingin Indonesia tahun 2025 minimal 24 persen listriknya memakai EBT kita kan belum siap, artinya kita belum siap ngapain kita ekspor, silakan orang investasi di Indonesia tetapi listriknya dipakai untuk Indonesia," ujarnya..
Menteri Bahlil menegaskan, penangguhan ekspor listrik EBT bukan berarti menghentikan perkembangan investasi dalam negeri di bidang energi terbarukan. Artinya, semua negara dapat terus berinvestasi dalam pembangunan pembangkit energi terbarukan Indonesia.
Namun, jika pembangunan industri dilakukan di luar Indonesia, ada ketentuan bahwa investor asing yang ingin mengembangkan industri di Indonesia dilarang mengambil bahan baku.
"Kalau orang membangun industri jangan mengambil bahan baku di Indonesia dan pembangunannya ditempat lain, kita ingin ada kolaborasi yang positif yang saling menguntungkan win win semua negara dan semua pengusaha," tegas Bahlil.
Karena itu, pemerintah berencana mulai melarang ekspor bauksit mentah tahun ini untuk mengikuti jejak nikel. Selain bauksit, pemerintah berencana menghentikan ekspor timah mentah pada akhir 2022.
"Terkait dengan nikel, saya pikir harus kita perjuangkan tidak hanya itu, tahun ini kita akan menyetop bauksit, melarang ekspor bauksit mentah. Tahun depan kita akan melarang ekspor timah. Timah itu penghasil timah terbesar di dunia itu China kedua Indonesia, tapi untuk ekspor timah terbesar di dunia itu Indonesia," Ujarnya.
Menteri Barril menjelaskan mengapa ekspor listrik EBT akan ditangguhkan dalam pertemuan dengan Menteri
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia, Kepala Menteri Penanaman Modal/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), memberikan alasan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura melarang ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura, saya coba jelaskan. Pada pertemuan kedua yang diadakan di kantor Kementerian Penanaman Modal/BKPM Jakarta pada Senin (30 Mei 2022), Bapak Barril mengatakan pemerintah Indonesia saat ini melarang ekspor listrik hijau untuk memprioritaskan permintaan dalam negeri.
"Terkait pelarangan ekspor listrik. Memang sekarang kita lagi fokus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan Bapak Presiden sedang mendorong untuk meningkatkan penggunaan EBT. Namun saya kira bisa dibicarakan, selagi kita mendapatkan win-win solution," jelas Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (31/5/2022).
Menurut dia, Indonesia berhasil menghentikan ekspor bijih nikel yang dimulai pada 2020. Tahun ini, ekspor bauksit dan timah dihentikan pada 2023.
"Ini peluang bagi kita bersama dalam rangka hilirisasi. Belajar dari nikel, kita terlambat memulai sehingga dikalahkan oleh China. Tapi untuk bauksit dan timah, saya belum buka ke negara manapun. Kalau ini cocok, kita akan menjadi pemain dunia khususnya untuk timah," ungkapnya.
Indonesia Ekspor Listrik ke Singapura, Bagaimana?
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan PT PLN (Persero) memenuhi rencana pasokan listrik energi baru terbarukan (EBT) dari Indonesia ke Singapura.
KKP Pamuji Lestari, Deputi Direktur Pengelolaan Wilayah Laut, mengatakan pada 14 Januari 2022 pihaknya telah membahas rencana dan strategi dengan PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dan Kementerian Luar Negeri.
Dalam pertemuan tersebut, KKP menyatakan siap memberikan fasilitasi dan saran untuk perizinan pemanfaatan perairan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Keputusan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang.
"Kami siap mendukung dan tentunya ingin rencana dan strategi yang telah disusun dalam sinergi penyediaan energi listrik ini dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Tari. dikutip dari Antara, Sabtu (15/1/2022).
Sebelumnya, Kementerian ESDM mengundang perusahaan dari kementerian dan lembaga terkait (K/L) di bidang ketenagalistrikan untuk menggelar pertemuan membahas regulasi ekspor ketenagalistrikan.
Secara khusus akan dilakukan koordinasi lebih lanjut antara penataan ruang dan KKP. Selain itu, dengan dukungan KKP, Direktur Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari sangat mengapresiasi pasokan listrik dari EBT.
PLN berencana membangun sistem kelistrikan di Sumatera hingga mencapai tujuannya mengirim listrik ke luar negeri. Hal itu terungkap dalam pernyataan Edwin Nugraha Putra, Executive Vice President (EPP) Program Sistem Tenaga PLN.
“Untuk interkoneksi Indonesia-Singapura, nantinya lokasi gardu induk harus berada di pulau terdepan sebagai lokasi yang paling efektif untuk koneksi dengan pembangkit pemasok EBT,” ungkap Edwin.